MAKALAH REFORMASI (HUKUM TATA NEGARA)

MAKALAH HTN (REFORMASI)

BAB I

PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang

Gerakan Reformasi di Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 di dorong oleh banyak faktor. Faktor pertama adalah keterpurukan ekonomi sebagai akibat terjdinya krisis moneter yang melanda kawasan Asia. Berbagai bentuk penyimpangan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru membuat krisis di Indonesia menjadi sangat berat dan berkepanjangan. Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan ekonomi oleh pemerintah RI di bawah Orde Baru rapuh.

Faktor lain adalah tersumbatnya aspirasi politik rakyat dan ketidak adilan di bidang hukum. Kondisi ini membuat masyarakat yang di motori oleh mahasiswa berani menyuarakan pergantian pemerintah. Meski di awalnya gerakan yang menuntut diadakanya reformasi dihadapi oleh aparat keamanan dengan tindakan represif sehingga jatuh korban, namun gerakan dari hari ke hari justru semakin besar. Krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Keberhasilan gerakan reformasi membawa Indonesia memasuki era baru yang lebih demokratis dan diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

B.            Permasalahan

1.        Apa pengertian dan tujuan reformasi ?

2.        Faktor-faktor yang mendorong munculnya reformasi ?

3.        Sistematika Pelaksanaan UUD 1945 Pada Masa Reformasi ?

4.        Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Reformasi ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.                Pengertian dan tujauan Reformasi

Reformasi  merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politi, ekonomi, social dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali.

Situasi politik dan ekonomi Indonesia yang demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara melalui mimbar bibas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke jalan. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa tersebut mengusung enam agenda reformasi yaitu:

a.       Adili Soeharto dan krono-kroninya

b.      Amandemen UUD 1945

c.       Penghapusan Dwifungsi ABRI

d.      Otonomi daerah yang seluas-luasnya

e.       Supremasi hukum

f.       Pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

Adapun yang menjadi tujuan di lakukannya reformasi yaitu, sebagai berikut:

1) Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.

2) Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.

3) Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar dapat mewujudkan tujuan dari reformasi tersebut maka B.J.Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan, antaranya:

1.        kebijakan dalam bidang politik reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa orde baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis.

 Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

•    UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik

•    UU No. 3 Tahin 1999 tentang pemilihan umum

•    UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR

2.        Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi

Untuk memperbaiki prekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ).

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3.    Kebebasan Dalam Menyampaikan Pendapat dan Pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari mumculnya partai-partai politik dari berbagaia golongan dan ideology. Masyarakat dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada Pers. Reformasi dalam Pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Ijin Usaha Penerbitan ( SIUP ).

4.    Pelaksanaan Pemilu

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Dalam pemerintahan B. J. Habibie juga berhasil menyelesaikan masalah Timor Timur . B.J.Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dibawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.[1]

Selain dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie, perubahan juga dilakukan dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yan tidakk demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu kepada prinsip pemisahan kekuasaan dn tata hubungan yang jelas antara lembaga Eksekutuf, Legislatif dan Yudikatif.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain :

1.    Keluarnya ketetapan MPR RI No X / MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi.

2.    Ketetapan No VII/MPR/ 1998 tentang pencabutan Tap MPR tentang referendum

3.    Tap MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN.

4.    Tap MPR RI No XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI.

5.    Amandemen UUD 1945 sudah sampai Amandemen I, II, III, IV.

B.            Faktor-faktor yang Mendorong Munculnya Reformasi

Adapun faktor yang mempengaruhi adanya reformasi adalah sebagai berikut:

a. Adanya ketidakadilan di bidang perekonomian dan hukum selama pemerintahan orde baru selama 32 tahun

b. Krisis Politik

Pembaharuan yang dituntut terutama ditukukan pada terbitnya lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan yaitu :

1.    UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum

2.    UU No. 2 tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, tugas dan wewenang DPR/MPR

3.    UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpoil dan golongan karya

4.    UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum

5.    UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi massa

c. Krisis Hukum Pelaksanaan hukum pada masa orde baru terdapat banyak ketidakadilan terutama yang menyangkut hukum bagi keluarga pejabat. Bahkan hukum dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rkayasa dalam proses peradilan.

d. Krisis Ekonomi Faktor penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia antara lain :

1. Utang Luar Negeri Indonesia

2. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

3. Pola pemerintahan sentralistis

e. Krisis Kepercayaan Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Soeharto. Puncak dari ketidakpercayaan rakyat adalah terjadinya berbagai aksi demonstrasi menentang pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang melukai hati rakyat misal kenaikan BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998. puncak aksi rakyat dan mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998 dimana terjadi peristiwa penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti oleh aparat yaitu :

1. Elang Mulia Lesmana

2. Heri Hertanto

3. Hendriawan Lesmana

4. Hafidhin Royan

Yang akhirnya mendorong timbulnya aksi massa lebih besar pada 13 dan 14 Mei 1998 sehingga terjadi aksi anarkis terutama ditujukan pada etnis Cina. Tuntutan mundur kepada Soeharto semakin menguat setelah munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang ikut menuntut Soeharto mundur diantaranya :

1. Gus Dur                                                        

2. Amien Rais

3. Megawati

4. Sri Sultan Hemengkubuwono X

 ( Yang dikenal dengan Tokoh Deklarasi Ciganjur) pada tanggal 21 Mei 1998 kemudian menyerahkan kekuasaan pada BJ. Habibie.[2]

C.           Sistematika Pelaksanaan UUD 1945 Pada Masa Reformasi

Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi telah banya member ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis Reformasi.

Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi:

1.     Mengutamakan musyawarah mufakat

2.    Mengutamakan kepentingan masyarakat ,bangsa dan negara

3.    Tidak memaksakan kehendak pada orang lain

4.    Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan

5.    Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah

6.    Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur

7.    Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

8.    Penegakan kedaulatan rakyar dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat

9.    Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

10.  Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai

11.  Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia

Setelah diadakannya amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah di amandemen :

1.      Pembukaan

2.       Pasal-pasal: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.[3]

D.           Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Reformasi

Sistem pemerintahan masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut:

1.     Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUd 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai

2.    Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersuh dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.    Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melaui siding tahunan dengan menuntuk adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara , UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya.

4.    Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih  langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.

Di dalam amandemen UUD 1945 ada penegasan tentang sisten pemerintahan presidensial tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.[4]

                                                                                                  

BAB III

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Munculnya reformasi disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik di Asia, ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto, dan  adanya para demonstran yang menginginkan diadakannya reformasi total, peristiwa Trisakti yang menyebabkan presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian untuk menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat tersebut, ada beberapa hal yang di keluarkan yakni;

1.      Kebijakan yang dilakukan oleh Bj. Habibie antara lain

kebijakan dalam bidang politik

kebijakan dalam bidang ekonomi

kebijakan dalam menyampaikan pendapat dan pers

kebijakan pemilihan umum

2.      Dikeluarkannya ketetapan MPR dan Tap MPR

3.      Dilaksanakannya Amandemen UUD 1945

Setelah dilaksanakannya Amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan. Pelaksanaan demokrasi didasari atas nilai-nilai yang terkandumg dalam pancasila. Sistem pemerintahan pada masa orde reformasi mulai diatur dalam UU dan ataupun UUD 1945.

B.   SARAN

Diharapkan kita sebagai generasi bangsa agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai pendapat orang lain serta menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat tanpa adanya kekerasan sehimgga negara kita tetap damai dan tenteram.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara. 1994. Jakarta: Rineka Cipta

Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara. 1988. Jakarta: CV. SINAR BAKTI

Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi. 2008. Jakarta : Kencana

Soehino, 1992, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta : Liberty

Thoha, 2008. Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi, Jakarta : Kencana

---

[1] Soehino, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1992), Hlm. 20.

[2] Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia,  (Jakarta:Prenadamedia),  hlm.  167.

[3] Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi, (Jakarta : Kencana, 2008), Hlm 59.

[4] Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 87.